Komisi VI Harap Pemerintah Kaji Ulang Wacana Naikkan Harga BBM Bersubsidi

16-08-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Muslim sesaat sebelum Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022). Foto: Adi/Pdt

 

Naiknya harga minyak dunia akhir-akhir ini secara langsung telah berimbas pada naiknya harga Bahan Bakar Minyak Non-Subsidi di Indonesia. Hal tersebut kemudian telah memicu meningkatnya konsumsi BBM bersubsidi yang menyebabkan ketersediaannya semakin menipis. Melihat hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Muslim menegaskan pemerintah perlu mengkaji ulang jika kemudian harus menaikkan harga BBM bersubsidi. Terlebih, ekonomi Indonesia kini dinilai semakin berat.

 

"Berkaitan dengan subsidi, ditambah lagi situasi ekonomi Indonesia semakin berat, saya berharap pemerintah dapat mengkaji ulang, jangan langsung kenaikan harga BBM bersubsidi terus berkali-kali lipat, apalagi sampai Rp2000-Rp3000. Ini kan enggak sekali dua kali (kenaikan harga BBM bersubsidi) ya," ujar Muslim sesaat sebelum Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

 

Politisi Partai Demokrat tersebut menambahkan, pemerintah diminta untuk dapat mengevaluasi kembali siapa saja yang benar-benar berhak mendapatkan BBM bersubsidi. Sehingga alokasi kuota BBM bersubsidi tepat sasaran dan rakyat yang mengharapkan subsidi seperti petani dan nelayan tetap bisa mendapatkannya.

 

“Pemerintah harus juga melihat rakyat lagi menjerit semua, lagi sulit, apalagi semenjak pandemi 2021, saya yakin pemerintah khususnya Pertamina harus mengevaluasi mana-mana subsidi yang betul-betul buat rakyat, dan mana yang tidak perlu disubsidi," imbuh legislator daerah pemilihan (dapil) Aceh II tersebut.

 

Muslim berharap pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi karena dikhawatirkan dapat mengganggu kondisi ekonomi rakyat yang sedang berat. "BBM bersubsidi seperti Pertalite yang menyentuh rakyat bawah itu jangan dinaikkan. kalau dinaikkan mungkin ya pada kalangan menengah ke atas. Sehingga subsidi itu betul-betul rakyat jangan terganggu dengan situasi kondisi ekonomi yang sedang berat hari ini," tegasnya. (bia/sf)

BERITA TERKAIT
Rivqy Abdul Halim: BUMN Rugi, Komisaris Tak Layak Dapat Tantiem
19-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim menegaskan dukungan atas langkah Presiden Prabowo Subianto menghapus tantiem...
KAI Didorong Inovasi Layanan Pasca Rombak Komisaris dan Direksi
15-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyambut baik pergantian Komisaris dan Direksi PT Kereta Api Indonesia...
Puluhan Ribu Ton Gula Menumpuk di Gudang, Pemerintah Harus Turun Tangan
11-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyoroti kondisi sejumlah gudang pabrik gula di wilayah Situbondo dan...
Koperasi Merah Putih adalah Ekonomi yang Diamanahkan Oleh Founding Fathers Kita
06-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta– Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang...